Perpres Nomor 95 Tahun 2018 : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Gurubagi.com. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dieprlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Di dalam upaya meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPBE dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berikut.
1. Efektivitas
Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan
Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Kesinambungan
Kesinambungan adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi
Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6. Interoperabiitas
Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
7. Keamanan
Keamanan adalah kerahasiaan, keutuhan,ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. penyelenggara SPBE;
5. percepatan SPBE; dan
6. pemantauan dan evaluasi SPBE.
Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
Unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE meliputi:
1. Rencana Induk SPBE Nasional;
2. Arsitektur SPBE;
3. Peta Rencana SPBE;
4. Rencana dan anggaran SPBE;
5. Proses Bisnis;
6. Data dan Informasi;
7. Infrastruktur SPBE;
8. Aplikasi SPBE;
9. Keamanan SPBE; dan
10. Layanan SPBE.
SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.
Visi SPBE
Visi SPBE adalah “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.
Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis,transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.
Misi SPBE
Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:
1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Tujuan SPBE
Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah sebagai berikut.
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
Sasaran SPBE
Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah sebagai berikut.
1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan di bawah ini.
Demikian informasi mengenai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Semoga bermanfaat.
